DEMOKRASI DELIBERATIF HABERMAS DI INDONESIA

DEMOKRASI DELIBERATIF HABERMAS DI INDONESIA

FIGO ACM

Demokrasi  deliberatif Habermas merupakan sebuah sistem yang sangat pas untuk diterapkan di Indonesia. Deliberatif sendiri memiliki makna perwusyawaratan, duduk dan berbicara bersama-sama. Yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif adalah patisipasi publik atau masyarakat dalam sebuah proses untuk menentukan atau memutusukan suatu hal. Yang ditekankan dalam demokrasi deliberatif adalah PROSES. Dalam proses ini setiap individu diberi kesempatan untuk melontarkan argumen-argumen rasionalnya. Sehingga yang menjadi utama dalam demokrasi deliberatif bukanlah persoalan suara terbanyak seperti halnya yang diterapkan dalam sistem demokrasi dewasa ini tetapi lebih pada kekuatan setiap argumen yg mampu tahan uji dihadapan publik. Hal ini kemudian akan menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhan hidup publik. Selama ini ada sekian banyak peraturan atau keputusan yang mengabdi pada kepentingan tertentu atau setiap peraturan yang dibuat dibuat tidak memiliki arah yang jelas.

Demokrasi deliberatif di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah kritik terhadap rezim orde baru. Kita tahu bahwa Suharto dalam masa kepemimpinanya cenderung bertindak otoriter. Banyak hal yang dibuat tampa diketahui publik, ada sekian banyak peraturan yang keluar dari sasaran. Memang pada waktu itu suatu strtegi yang diberlakukan secara umum  sebenarnya mengabdi pada sebuah kongsi orang-orang tertentu atau pada sebuah kerajaan   tertentu. Orde baru harus menjadi pelajaran bagi kita dalam membangun negeri ini. Menciptakan sebuah negri yang bebas dari kediktatoran dan otoritarisme. Mesyawarah yang dalam bahasa Habermas di sebut sebagai deliberatif hendaknya menjadi fondasi bagi kita semua untuk menghasilkan suatu kehidupan yang baru, damai dan sejahtera.

Hingga saat ini sistem kepemimpinan a la rezim sebenarnya masih ada tetapi terselubung. Banyak peraturan cacat yang dibuat demi suatu institusi atau kelompok tertentu saja. Peran masyarakat dalam suatu kehidupan bersama masih sangat minim. Hal ini menunjukan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia terkesan korup.

ledalero, malam 6 agustus 13.