DEMOKRASI PATERNALISTIK SEBAGAI METANARASI
(Penyelewengan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dalam
Hubungannya Dengan Metanarasi Menurut Lyotard)
Figo Acm
STFK LEDALERO
METANARASI MENCIPTAKAN TOTALITERISME
Postmoderenisme adalah aliran dalam filsafat yang ingin
meruntuhkan segala ide dan gagasan dalam cara pandang moderen. Ada yang dilihat
salah atau kurang dalam gagasan-gagasan moderen yang mesti dipatahkan, sebab
gagasan dalam filsafat moderen dinilai tidak memberi andil bagi perkembangan
hidup manusia. Dengan demikian postmoderenisme tampil sebagai reaksi atas
ketaksanggupan modernitas menepati janji-janjinya.[1]
Jean Francois Lyotard adalah filsuf Perancis dalam filsafat postmoderenisme yang
dengan tegas menolak metanarasi. Metanarasi berhubungan dengan hal-hal yang
bersifat universal yang menjadikan segala sesuatu dalam yang satu dan tunggal
atau dengan kata lain sebagai usaha penyeragaman akan segala sesuatu dalam satu
bingkai saja. Metanarasi juga berhubungan dengan sesuatu yang tetap, stabil dan
permanen. Sehingga dalam metanarasi ada kecenderungan untuk mentotalisasi
sejarah dan tujuan-tujuan umat manusia.[2]
Akibat yang ditimbulkan dari setiap
metanarasi seperti yang sudah disebutkan di atas menjadi alasan bagi Lyotard untuk
menolak semua hal yang memiliki kemungkinan untuk menghidupkan totaliterisme,
fasisme dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Disebutkan pula bahwa metanarasi
menjiwai dan mengarahkan masyarakat moderen dengan memberi dasar dan legitimasi
bagi institusi-institusi dalam berbagai
macam bidang kehidupan seperti sistem dan praktek sosial politik, hukum, moral
serta cara berpikir.[3]
DEMOKRASI PATERNALISTIK SEBAGAI TOPENG BAGI
TOTALITERISME
Demokrasi adalah salah satu sistem yang stabil.
Demokrasi adalah sebuah bentuk dari sistem pemerintahan yang kini diterapkan di
Indonesia. Dan sistem itu diterapkan secara menyeluruh bagi segenap masyarakat
Indonesia, sementara setiap orang mesti tunduk pada sistem yang diakui bersama
ini. Sebab demokrasi dilihat sebagai prasyarat emanispasi sosial: proyek
pembebasan individu dan sosial, menjadi manusia otentik dan otonom, dari segala
relasi kekuasaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan gender yang menghisap,
menindas dan penghinanaan manusia oleh manusia.[4]
Demokrasi diyakini mampu menciptakan keharmonisan dalam hidup bernegara dan
mendukung pembangunan. Meski demikian demokrasi tidak selalu membawa udara
segar dalam kehidupan sosial. Sistem yang dipandang mempersatukan ini ternyata
dilihat sebagai masalah oleh Lyotard, dia menolak akan adanya sebuah badan
pemersatu sebagai sistem yang stabil.
Salah satu masalah yang ditampilkan dalam wajah
demokrasi Indonesia adalah masalah paternalisme. Paternalisme itu sama halnya
dengan kebaikan yang problematis atau bermasalah.[5]
Ada sekian banyak keputusan yang kelihatanya bermanfaat untuk masyarakat tetapi
sebenarnya tidak dibutuhkan oleh warga. Kebaikan yang bermasalah ini
menunjukkan bahwa ada kepentingan yang terselubung dibalik setiap program yang
dicetuskan.Kecenderungan pemerintah untuk mengatur segala sesuatu demi
terciptanya uniformalitas yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah
contoh dari tindakan paternalistik. Alih-alih
menciptakan keadilan sosial malah pemerintah menjadikan judul demokrasi sebagai
topeng untuk meraup keuntungan pribadi. Paternalisme sebenarnya mematikan
kreatifitas masyarakat. Pemerintah terlalu jauh mengatur semua hal yang pada
dasarnya bisa diatur sendiri oleh masyarakat, tetapi alasan uniformalitas dan
keseragaman (keseragaman dalam arti semua orang mesti mengalami hal yang sama
adalah bentuk dari keadilan yang semu) membuat masyarakat harus tunduk pada
sistem tersebut. Pada akhirnya sistem tersebut menghadirkan totaliterisme.
Padahal demokrasi sebenarnya merupakan musuh utama totaliterisme dan fasisme.[6]
Demokrasi sebagai topeng bagi totalitersime ini hemat saya sejalan dengan
alasan mengapa Lyotard menolak segala bentuk metanarasi.
Paternalisme adalah wajah totaliter yang besembunyi
dalam balutan demokrasi. Di Indonesia yang “demokratis” praktek yang
paternalistik sering kali dijumpai, sebab penerapan demokrasi di Indonesia
adalah kelanjutan dari sistem kapitalisme yang terselubung. Selalu ada
kepentingan tertentu yang termuat dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Paternalisme adalah bias dari adanya kepentingan yang terselip dalam sistem
demokrasi itu, dia adalah bagian dari sebuah narasi besar “Demokrasi”. Budaya
paternalisme menunjuk pada hubungan antara pimpinan sebagai pihak yang paling
dominan apabila dibandingkan dengan masyarakat selaku pengguna jasa, sehingga
pola hubungan dipandang secara hierarkis.[7]
Masalah seperti ini sebenarnya menjadi salah satu dari sekian alasan bagi
Lyotard untuk menolak metanarasi.
PENUTUP
Demokrasi sebagai sistem menghadirkan
hirarki-hirarki di dalamnya. Ada yang berperan sebagai pemimpin atau pengatur
dan ada yang membiarkan dirinya diatur. Fenomena pengatur dan yang diatur ini
cenderung menimbulkan totaliterisme. Ketika yang mengatur merasa mapan dengan
legitimasi untuk mengatur maka perlahan-lahan timbul keinginan untuk menguasai.
Paternalisme yang mewarnai sistem pemerintahan saat ini adalah bias dari
legitimasi untuk mengatur tersebut. Dan demokrasi menjadi jembatan bagi
diktator untuk menerapkan sistem paternalistik, totaliter dan otoriternya.
Lyotard adalah filsuf yang menolak
segala jenis metanarasi, sebab baginya metanarasi hanya akan menimbulkan
tindakan-tindakan yang tidak humanis seperti otoriter dan totaliter. Ada banyak
pandangan moderen yang bersifat objektivistis yang kemudian menjadikan manusia
sebagai objek pula.[8] Sehingga
demokrasi yang dijadikan sebagai topeng, mengobjekan yang lain dan berpeluang
untuk menindas mesti ditolak.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Gaut, Willy. Filsafat
Postmodernisme Jean-Francois Lyotard. Maumere:
Ledalero, 2010.
Sugiharto, Bambang. Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat. Jogjakarta: Kanisius, 1996.
Gusti, Otto. Filsafat
Politik. Maumere: Ledalero, 2013.
Rachman, Fadjroel. Demokrasi
Tampa Kaum Demokrat. Jakarta: Koekoesan, 2007.
Gaut, Willy. “Mengakui Kemajemukan Merayakan
Perbedaan”. Dalam VOX Seri 55/02-04/2011.
Internet:
http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.com/2011/11/budaya-birokrasi-pemerintahan-di.html BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAH DI INDONESIA, diakses tanggal 15 April 2014.
[1] Budi Keden dalam Prolog
Willy Gaut, Filsafat Postmodernisme
Jean-Francois Lyotard (Maumere: Ledalero, 2010), p. xi.
[7] http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.com/2011/11/budaya-birokrasi-pemerintahan-di.html BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAH DI
INDONESIA, diakses tanggal 15 April 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar